SURABAYA – Kondisi sambungan di Jembatan Suramadu kembali menuai perhatian. Laporan adanya salah satu besi sambungan yang terputus memicu kekhawatiran terhadap aspek keselamatan di jembatan penghubung Surabaya–Madura tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Mohammad Nasih Aschal, menyebut situasi ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, Suramadu bukan sekadar jalur transportasi, melainkan urat nadi mobilitas dan perekonomian masyarakat di dua wilayah.
“Ini bukan hanya soal kerusakan teknis, tetapi soal keselamatan ribuan pengguna jalan setiap hari. Pemerintah harus bergerak cepat dan terbuka kepada publik,” ujarnya.
Nasih mengungkapkan, selain laporan besi sambungan yang terputus, terdapat pula indikasi retakan pada beberapa titik sambungan jembatan. Jika dibiarkan tanpa evaluasi komprehensif, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada performa konstruksi secara keseluruhan, terlebih dengan tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari.
Ia menilai peningkatan intensitas kendaraan pasca penghapusan tarif tol Suramadu semestinya diimbangi dengan sistem pemeliharaan yang lebih terukur dan berkala. Tanpa perawatan optimal, beban struktural jembatan berisiko semakin berat.
“Penghapusan tarif memang meringankan masyarakat, tetapi jangan sampai aspek perawatan justru terabaikan. Infrastruktur strategis seperti ini membutuhkan perhatian serius dan berkelanjutan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
DPRD Jatim, lanjut Nasih, mendorong dilakukan audit teknis menyeluruh oleh instansi berwenang guna memastikan tingkat kerusakan dan langkah perbaikan yang diperlukan. Ia juga meminta adanya transparansi hasil pemeriksaan agar masyarakat mengetahui kondisi riil jembatan.
Selain itu, Nasih mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan kerusakan atau kejanggalan di area jembatan. Partisipasi publik dinilai penting sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi bahaya.
“Suramadu adalah ikon sekaligus kebanggaan Jawa Timur. Menjaganya adalah tanggung jawab bersama,” tandasnya.
DPRD Jatim memastikan akan memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat dan pengelola jembatan agar proses perbaikan dapat segera direalisasikan demi menjamin keselamatan dan kelancaran arus transportasi. (Ali)
